Kemendagri Siapkan Kebijakan Mendukung Wisata Super Prioritas Indonesia

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menggelar rapat tingkat menteri untuk finalisasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN/ITMP). Rapat ini menggandeng 17 Kementerian, 5 gubernur beserta pejabat pemerintah provinsi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, rapat bertujuan memberi masukan dari kementerian terkait, dalam rangka finalisasi RIDPN/ITMP keempat destinasi super prioritas. 

Keempat destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan pemerintah tersebut mencakup Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Raja Ampat dan Wakatobi. Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang gencar menggaungkan potensi pariwisata Tanah Air pasca pandemi Covid-19. Salah satu upayanya adalah dengan mempromosikan 4 destinasi super prioritas di Indonesia tersebut. 

“Rapat ini untuk meningkatkan kualitas draf yang sudah disusun selama beberapa tahun. Semua yang kita bahas dari pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan, pembangunan perkotaan, SDM nya dan lain-lain, saya kira itu yang menjadi pendekatan kita di dalam penyusunan rencana ini,” kata Suharso Monoarfa di sela-sela rapat yang berlangsung di kantor Kementerian PPN, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin,(10/4/2023). 

 

Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi karena kebijakan pembatasan mobilitas manusia. RIDPN/ITMP dinilai menjadi pedoman untuk pengembangan pariwisata yang berdampak luas, termasuk bagi pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Isu utama pembangunan destinasi pariwisata yang banyak ditemui di Indonesia; kualitas tata kelola destinasi yang rendah, kapasitas SDM pariwisata yang masih rendah, kurang investasi di sektor pariwisata, penurunan kualitas lingkungan, pelayanan pariwisata kurang prima, keterbatasan aksesibilitas udara, darat dan laut, kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Pedoman pemulihan pariwisata ke depan dapat dilakukan di antaranya dengan; meningkatkan daya saing dan membangun ketahanan pariwisata; meningkatkan investasi, inovasi dan transformasi digital pariwisata. 

 

“Pariwisata Indonesia diperkirakan pulih pada 2025, tentu didorong oleh kesehatan global yang membaik serta peningkatan mobilitas masyarakat, terutama wisatawan nusantara,” ungkapnya. 

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto yang hadir pada rapat tersebut mengatakan, Kemendagri telah menyiapkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan pariwisata. Kebijakan itu merupakan Permendagri 90/2019 dan Kepmen 050/2021 tentang kodefikasi program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran. “Hal ini agar mempermudah Pemda dalam mengalokasikan APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) sesuai kewenangan dinas-dinas terkait,” ujar Gunawan. (*/kg)