Peringatan 9 Tahun Undang-undang Desa

Sosialisasi 4 Pilar dengan Peserta Kades, BPD dan Perangkat Desa Terbanyak 

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama tiga organisasi penggerak pemerintahan desa, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Diikuti ribuan anggota Apdesi, PPDI dan Abpednas, sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diadakan dalam rangka peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa ini, memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) 'Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak'. 

Pemberian rekor Muri ini melengkapi 4 Rekor Muri sebelumnya yang diterima Bamsoet. Pertama, rekor Muri Penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia 2019. Kedua, rekor Muri Penyelenggaraan Turnamen Catur dan Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan pecatur terbanyak 2020. Ketiga, rekor Muri Katagori Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada Komunitas Motor Terbanyak 2020 dan keempat, rekor Muri Penyelenggaraan Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan Peserta Terbanyak 2020. 

"Membangun Indonesia tanpa membangun desa, adalah omong kosong. Karenanya, komitmen kolektif dari puluhan ribu desa untuk bersatu, bekerja sama bahu membahu, adalah modal penting dan fundamental dalam membangun Indonesia. Sangatlah tepat jika semangat desa bersatu membangun Indonesia bisa diwujudkan bersama," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Apedesi, PPDI dan Abpednas di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/3/2023). 

Turut hadir antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apedsi Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPDI Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Abpednas Indra Utama. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, desa adalah unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat. Sehingga menjadi ujung tombak pembangunan, di mana aspirasi rakyat digali, dihimpun, dikelola  dan disalurkan. 

"Desa merupakan dinamisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sekaligus menjadi parameter dan indikator kekuatan perekonomian nasional yang memberikan daya tahan dan daya tangkal, ketika kita dihadapkan pada berbagai ancaman krisis perekonomian," kata Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menambahkan, desa juga berperan sebagai stabilisator iklim politik. Dimana isu-isu yang cenderung menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat direduksi dan diminimalisir oleh kesahajaan kehidupan sosial masyarakat desa. 

"Desa merupakan sumber nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk jati diri dan kepribadian bangsa. Dimana masih dapat dirasakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan gotong royong, tepa selira, jiwa solidaritas dan semangat kebersamaan. Desa juga pilar utama kedaulatan pangan, dimana berbagai produk pertanian dihasilkan dan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, dari generasi ke generasi," urai Bamsoet. 

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini mengapresiasi atas beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan desa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Data Kementerian Keuangan mencatat jumlah desa dalam kategori 'sangat tertinggal' mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 14.047 desa 'sangat tertinggal' pada tahun 2018, menjadi 4.365 desa pada tahun 2022. Sedangkan desa dengan kategori 'tertinggal' sebanyak 33.339 desa pada tahun 2018, turun menjadi 9.221 desa pada tahun 2022. Catatan menggembirakan lainnya adalah dalam ranah kehidupan sosial politik, semakin banyak program desa yang diselenggarakan dalam kerangka membangun wawasan kebangsaan. Misalnya, pencanangan program 'Desa Pancasila' atau 'Desa Konstitusi' yang diselenggarakan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, dan membangun masyarakat sadar Konstitusi di tingkat desa. 

"Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa. Termasuk menyetujui usulan agar anggaran dana desa dinaikan menjadi 10 persen dari APBN," pungkas Bamsoet. (*/kg)