Ketua MPR Dorong Percepatan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Pertemuan bilateral  MPR RI bersama Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China, Mr Wang Yang, mendukung penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) yang membentang sepanjang 142,3 kilometer, dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2022. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. 

"Menurut informasi PT Kereta Cepat Indonesia China, progres proyek KCJB hingga minggu ini sudah mencapai lebih dari 78,65 persen. Beberapa hari lalu, sebanyak 11.805 batang rel KCJB yang didatangkan dari China telah sampai di Indonesia. Dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan batang rel untuk trase KCJB, maka percepatan penyelesaian proyek KCJB sudah semakin dekat," ujar Bamsoet dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China Mr. Wang Yang, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (27/9/2021). 

Turut hadir Wakil Ketua Selaku Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok Mrs Li Bin, dan Wakil Ketua Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok Mrs Su Hui serta Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian. 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, proyek KCJB yang menelan investasi mencapai USD 8 miliar atau sekitar Rp 114,24 triliun ini menjadi salah satu pilot project investasi terbesar di sektor infrastruktur transportasi antara Indonesia dan Tiongkok. Sekaligus menjadi penanda semakin kuatnya hubungan ekonomi kedua negara dengan dasar saling menguntungkan dan menguatkan. Karenanya terhadap persoalan apapun, harus diselesaikan secara dialog kekeluargaan. 

"Selain sektor infrastruktur, Indonesia juga terbuka dengan berbagai kerjasama di bidang lainnya. Antara lain, industri kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, Industri otomasi dan elektronik, serta energi, terutama yang baru dan terbarukan," jelas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini turut mengapresiasi peningkatan nilai perdagangan kedua negara yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama perdagangan dan investasi merupakan motor penting bagi pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan signifikan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok tahun 2020, telah memangkas nilai defisit perdagangan kedua negara mencapai 53,69 persen atau sebesar 9,11 miliar US dolar, dibandingkan dengan profil neraca perdagangan tahun 2019. 

"Saya juga menyambut baik diberlakukannya Local Currency Settlement untuk mata uang Rupiah dan RMB (Renminbi), yang telah disepakati oleh pihak Bank Indonesia dan People’s Bank of China pada 6 September 2021. Kesepakatan ini penting untuk mendorong perdagangan dan investasi kedua negara dengan kemudahan penyelesaian transaksi mata uang lokal," jelas Bamsoet. 

Kepala Badan Pertahanan, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, untuk semester I (Januari-Juni) 2021, nilai investasi Tiongkok di Indonesia menempati peringkat ke-3 setelah Singapura, yaitu 1,68 miliar US dollar (di luar Hong Kong), yang terdiri dari 1.245 proyek. Sementara pada 2020, nilainya sebesar 4,84 miliar US dollar yang terdiri dari 3.027 proyek (peringkat ke-2 setelah Singapura). 

"Kita juga menekankan perlunya dukungan Tiongkok terkait penyelesaian berbagai hambatan perdagangan, khususnya untuk menekan defisit perdagangan dan meningkatkan ekspor komoditi unggulan Indonesia dari sektor peternakan, pertanian dan perikanan ke Tiongkok. Antara lain pelarangan ekspor porang sejak 1 Juni 2020, ekspor buah tropis masih dibatasi 5 jenis, seperti salak, manggis, buah naga, pisang, longan, dan buah nanas yang hingga saat ini masih dalam proses. Hingga berbagai permasalahan terkait ekspor sarang burung walet," pungkas Bamsoet. (*/kg)